InfoEkonomi,- Jakarta – Upaya memperbaiki tata kelola subsidi energi kembali menjadi sorotan. Kali ini, Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, mengajukan gagasan penggunaan teknologi biometrik dalam proses pembelian LPG 3 kilogram.
Gagasan tersebut muncul sebagai respons terhadap persoalan distribusi LPG subsidi yang dinilai masih menyisakan berbagai celah. Selama ini, program subsidi bertujuan membantu masyarakat kurang mampu, namun dalam pelaksanaannya sering kali tidak sepenuhnya tepat sasaran.
Melalui sistem biometrik seperti sidik jari atau retina mata, setiap pembelian LPG dapat diverifikasi secara langsung. Dengan demikian, hanya masyarakat yang terdaftar dan berhak yang dapat mengakses subsidi tersebut.
Menurut Said Abdullah, pendekatan ini dapat menjadi solusi untuk memperketat pengawasan distribusi tanpa harus bergantung sepenuhnya pada pengawasan manual.
Usulan tersebut mendapat dukungan dari praktisi di sektor energi. Hadi Ismoyo menyatakan bahwa sistem biometrik memiliki potensi besar untuk meningkatkan akurasi penyaluran subsidi.
Ia menilai, penerapan teknologi ini relatif memungkinkan karena telah digunakan secara luas di berbagai sektor, termasuk perbankan global. Dalam sistem perbankan, biometrik digunakan untuk autentikasi nasabah, mengurangi risiko penyalahgunaan, dan meningkatkan keamanan transaksi.
“Kalau di perbankan bisa berjalan dengan baik, secara prinsip di sektor energi juga memungkinkan,” jelas Hadi Ismoyo.
Hadi juga menambahkan bahwa implementasi awal dapat dilakukan dalam waktu singkat, sekitar satu bulan, dengan catatan adanya persiapan yang matang. Ia menekankan pentingnya penyusunan SOP yang jelas agar sistem dapat berjalan secara konsisten.
Selain itu, uji coba terbatas dinilai sebagai langkah penting sebelum implementasi secara luas. Dengan metode ini, pemerintah dapat mengevaluasi efektivitas sistem sekaligus mengidentifikasi hambatan di lapangan.
Namun demikian, penerapan teknologi biometrik dalam distribusi LPG tidak lepas dari tantangan. Salah satu isu utama adalah kesiapan masyarakat dalam menggunakan teknologi tersebut, terutama di wilayah dengan tingkat literasi digital yang masih rendah.
Di samping itu, infrastruktur juga menjadi faktor penentu. Ketersediaan perangkat pemindai dan jaringan internet yang stabil menjadi syarat mutlak agar sistem dapat berjalan optimal.
Aspek perlindungan data pribadi juga menjadi perhatian serius. Data biometrik merupakan informasi sensitif yang harus dijaga keamanannya. Oleh karena itu, diperlukan sistem perlindungan yang ketat untuk mencegah kebocoran atau penyalahgunaan data.
Terlepas dari berbagai tantangan tersebut, banyak pihak melihat bahwa digitalisasi merupakan langkah yang tidak terhindarkan dalam pengelolaan subsidi energi. Dengan sistem yang lebih modern, diharapkan distribusi dapat menjadi lebih efisien dan tepat sasaran.
Selama ini, perbedaan harga antara LPG subsidi dan non-subsidi sering kali memicu praktik penyalahgunaan. Dengan sistem biometrik, setiap transaksi dapat dipantau secara lebih akurat, sehingga potensi kebocoran dapat ditekan.
Wacana ini masih dalam tahap awal, namun telah memicu diskusi luas di berbagai kalangan. Sebagian melihatnya sebagai inovasi yang diperlukan, sementara yang lain menilai perlu kajian lebih mendalam sebelum diterapkan.
Pada akhirnya, tujuan utama dari kebijakan ini adalah memastikan bahwa subsidi benar-benar dirasakan oleh mereka yang membutuhkan. Dengan pendekatan yang tepat, teknologi dapat menjadi alat yang efektif untuk mencapai tujuan tersebut.
Jika terealisasi, sistem biometrik dalam distribusi LPG 3 kg berpotensi menjadi tonggak baru dalam reformasi subsidi energi di Indonesia.
About the Author
