InfoEkonomi,- Jakarta — Pemerintah memastikan ketersediaan anggaran untuk penanganan darurat bencana di wilayah Sumatra tetap aman. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa negara memiliki cadangan dana yang cukup besar, termasuk dari pos belanja yang belum terpakai, guna menjamin seluruh proses tanggap darurat berjalan tanpa hambatan.
Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (18/2). Ia menjelaskan bahwa dalam situasi krisis, pemerintah telah memiliki mekanisme cadangan fiskal yang bisa segera dimobilisasi.
Menurutnya, saat ditanya Presiden Prabowo Subianto mengenai kesiapan anggaran, ia memastikan terdapat dana sekitar Rp60 triliun yang dapat digunakan sewaktu-waktu. Dana tersebut berasal dari alokasi belanja pemerintah yang belum terserap secara optimal.
“Yang penting uangnya ada. Prosesnya sedang berjalan,” ujar Purbaya.
Cadangan Anggaran Jadi Penopang Utama
Purbaya menjelaskan, cadangan Rp60 triliun tersebut menjadi salah satu sumber utama pembiayaan tambahan untuk kebutuhan darurat di Sumatra. Nilai usulan anggaran penanganan bencana yang saat ini diajukan masih berada di bawah angka cadangan tersebut, sehingga secara fiskal dinilai masih dalam batas aman.
Ia menambahkan bahwa pemerintah memiliki fleksibilitas dalam menggeser anggaran dari pos belanja lain apabila diperlukan. Langkah ini diambil untuk memastikan kebutuhan mendesak—seperti rehabilitasi infrastruktur, bantuan logistik, hingga pemulihan fasilitas umum—tidak tertunda hanya karena kendala administratif.
Sumber Pendanaan: BNPB dan Tambahan Belanja
Selain dari cadangan umum pemerintah, pembiayaan juga berasal dari anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pemerintah setiap tahun mengalokasikan sekitar Rp5 triliun sebagai dana siap pakai yang dapat dimanfaatkan untuk tanggap darurat.
Namun, Purbaya menegaskan mekanisme penggunaan dana masih dibahas agar tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan antara BNPB dan tambahan anggaran dari pusat.
“Kalau memang bisa dibayar lewat BNPB, silakan. Tapi nanti dilihat supaya tidak double,” jelasnya.
Koordinasi lintas kementerian menjadi kunci agar alokasi anggaran tepat sasaran. Pemerintah ingin memastikan setiap rupiah digunakan efektif, terutama untuk kebutuhan paling mendesak seperti perbaikan jalan rusak, jembatan putus, serta pemulihan akses distribusi bantuan.
Kementerian PU dan Kebutuhan Mendesak
Sejumlah kebutuhan darurat yang diusulkan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) diketahui belum memiliki pos anggaran khusus. Karena itu, pemerintah membuka opsi pengalihan dana dari kementerian atau lembaga lain guna menutup kebutuhan tersebut.
Langkah ini dinilai sebagai strategi respons cepat agar proses rehabilitasi infrastruktur vital tidak tertunda. Infrastruktur yang rusak akibat bencana berpotensi memperlambat distribusi bantuan dan aktivitas ekonomi masyarakat terdampak.
Peran Pemerintah Daerah
Tak hanya mengandalkan anggaran pusat, kondisi fiskal pemerintah daerah di Sumatra juga dinilai cukup kuat untuk membantu pembiayaan penanganan bencana. Purbaya menyebutkan bahwa pemerintah daerah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat memiliki total kas sekitar Rp9,9 triliun.
Ketersediaan kas daerah ini dinilai bisa menjadi bantalan awal dalam penanganan darurat sebelum transfer dana pusat cair sepenuhnya.
Tambahan Transfer ke Daerah Rp10,65 Triliun
Sebagai bentuk dukungan konkret, pemerintah menyetujui tambahan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp10,65 triliun. Tambahan ini mencakup Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) tambahan, serta dana otonomi khusus bagi Aceh.
Penyaluran dilakukan bertahap selama tiga bulan:
- Februari: 40 persen
- Maret: 30 persen
- April: 30 persen
Skema bertahap ini dirancang agar daerah memiliki kepastian arus kas sekaligus menjaga stabilitas fiskal nasional.
Menjaga Stabilitas Fiskal di Tengah Krisis
Langkah pemerintah menunjukkan bahwa pengelolaan fiskal dalam situasi darurat tidak hanya bergantung pada satu sumber dana. Kombinasi antara cadangan pusat, dana BNPB, pengalihan belanja, dan penguatan TKD menjadi strategi menyeluruh untuk menjaga efektivitas penanganan bencana.
Purbaya menekankan bahwa yang terpenting adalah kesiapan dana. Dengan cadangan yang tersedia, pemerintah optimistis penanganan bencana di Sumatra dapat dilakukan tanpa mengganggu stabilitas APBN secara keseluruhan.
About the Author
